jump to navigation

“Quo Vadis” Peran Keagrariaan Perguruan Tinggi? July 17, 2010

Posted by nttsurvivor in land.
add a comment

Sabtu, 19 Juni 2010 12:20
“Quo Vadis” Peran Keagrariaan Perguruan Tinggi?

OLEH: USEP SETIAWAN

Salah satu kekuatan penting yang cukup lama absen perannya dari percaturan keagrariaan ialah dunia perguruan tinggi. Seolah ingin bangkit dari tidurnya, Dewan Guru Besar Universitas Indo­nesia menggelar simposium na­sional bertema “Tanah untuk Ke­adilan dan Kesejahteraan Rak­yat” (12/5/10) yang meng­ang­kat urgensi pelaksanaan pem­baruan agraria di Indo­nesia.

Simposium yang dibuka pidato Rektor UI Gumilar Rusliwa Sumantri telah memberikan angin segar bagi meningkatnya perhatian kampus atas dunia keagrariaan kita. Selama 30-an tahun terakhir, perhatian kalangan kampus terbilang minim dan kering.
Forum ini dihadiri tak ku­rang dari 500 insan aka­demis dari sekitar 17 perguruan tinggi se-Indonesia. Seolah ingin ditegaskan, pentingnya dunia akademik turut mengurai persoalan dasar agraria, sekaligus merumuskan formula jalan keluar keruwetan agraria secara ilmiah, objektif, sistematis, ideal, namun realistis.

Pandangan Para Guru
Dalam ceramah umum di bagian awal simposium ini, Joyo Winoto, Kepala Badan Perta­nahan Nasional RI, me­nga­barkan bahwa pemerintah sedang melakukan persiapan dan mulai melaksanakan pembaruan agraria, dalam pengertian penataan sistem politik dan hukum pertanahan. Selain itu, juga pembaruan agraria dalam makna penataan pemilikan, pe­nguasaan dan pemanfaatan ta­nah serta penyediaan berbagai akses yang dibutuhkan rakyat (landreform plus access reform).
Winoto—yang dalam forum ini menyebut diri “Guru Kecil” di tengah para Guru Besar— mendorong tujuh agenda stra­tegis, yakni: (1) Mem­bang­kitkan pemikiran kritis keagrariaan, (2) Mengisi tuntutan keagrariaan, (3) Mem­per­luas dan memperkaya pemikiran mengenai keadilan dan kesejahteraan, (4) Menggugat paradigma dominan, (5) Reposisi intelektual dan akademisi da­lam perjuangan, pemikiran, penegakan keadilan, dan tuntutan publik akan kesejahteraan, (6) Membangun kesadaran baru keagrariaan di dunia kampus melalui pendidikan dan penelitian, dan (7) Me­lakukan gerakan intelektual dalam pembenahan sistem ke­adilan dan kesejahteraan.
Selanjutnya, dalam presentasi Prof Arie Sukanti Huta­galung (Guru Besar Hukum Agraria UI), ia mencatat bahwa secara akademik timbulnya dis­harmoni UU agraria seha­rusnya tak perlu terjadi jika UUPA dilaksanakan secara konsisten. Ini dilakukan dalam wujud pengaturan sektor-sektor agraria yang mengikutinya kemudian, dengan berpegang pada doktrin hukum “lex priori derogat legi apriori”.
Hutagalung lantas memberikan saran sekaligus usul untuk strategi jangka pendek berupa kajian akademik terhadap sinkronisasi pelaksa­naan tugas-tugas pemerintahan dalam sektor keagrariaan. Ia juga memberikan solusi ke­pada presiden agar lebih maksimal dalam menjalankan ama­nat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.
Berbicara tentang kesejahteraan sosial, Prof Suse­tiawan (Guru Besar Ant­ropologi UGM) menekankan perlunya membangkitkan kembali kekuatan komunitas. Mem­bangun institusi sosial yang dianggap mendukung kesejahteraan bagi komunitas jadi sangat penting artinya un­tuk pembangunan bangsa. Bukannya menghilangkan ins­titusi tradisional yang berbasis komunitas jadi berbasis individu.
Susetiawan menambahkan, diperlukan kajian mendalam mengenai institusi macam apa yang sekarang ini masih tersisa dan efektif untuk menjamin ketahanan sosial masyarakat, termasuk apa yang mereka pikirkan tentang sejahtera dan mengutamakan kembali cara komunitas untuk menjaga kehidupan bersama.
Sementara itu, Prof Maria SW Sumardjono (Guru Besar Hukum Agraria UGM) me­mandang pentingnya komitmen pemerintah dan lembaga legislatif untuk melakukan sinkronisasi antarberbagai peraturan perundang-undangan sektoral dengan berlandaskan pada prinsip “hukum sebagai suatu sistem.”
Selanjutnya, Sumardjono merekomendasikan perlunya kejelasan instansi yang berwenang untuk mengoordinasikan kebijakan di bidang sumber daya alam dan implementasinya. Secara khusus, dewasa ini masih ditunggu cetak biru politik hukum pertanahan nasional yang akan memberikan arah bagi pembangunan hukum pertanahan nasional ke depan untuk mengacu pada UUD 1945, UUPA, UU RPJM, dan lain-lain.
Terakhir, Prof Robert MZ Lawang (Guru Besar Sosiologi UI) menawarkan pikiran sosiologis untuk pembangunan yang butuh alternatif habitus baru. Lawang menyadari bahwa sosiologi pedesaan tidak antikebijakan pemerintah yang memperhatikan skala pembangunan ekonomi makro, tetapi tak setuju kalau kebijakan tersebut mengabaikan pembangunan ekonomi mikro di pedesaan. Cendikiawan perlu memihak negara dan rakyat tanpa memihak salah satunya.
Menurut Lawang, kita harus menyusun habitus baru yang tak mengganggu NKRI, tapi juga memberi peluang kepada orang desa untuk berkembang sesuai struktur sosialnya, agar jadi struktur alternatif. Dibutuhkan konsistensi dalam menatap masa depan bangsa.

Kampung dan Kampus
Penulis memandang pentingnya pertemuan dan kolaborasi kritis tiga aktor utama pembangkit reforma agraria, yakni akademisi, birokrasi, dan aktivis. Melalui kearifan, para akademisi kita dapat memahami situasi dan kondisi agraria di lapangan secara relatif lebih jernih, sehingga solusinya pun dapat ditemukan dengan relatif tepat dan akurat.
Dengan kewenangan yang ada di tangan para birokrat, kebijakan pelaksanaan reforma agraria dapat dirumuskan dan dijalankan secara masif dan legal. Segenap perangkat hu­kum, program, anggaran, dan infrastruktur lainnya dari pusat hingga daerah diarahkan untuk memastikan penataan struktur agraria dapat efektif dialirkan.
Sementara itu, aktivis atau pegiat agraria menjadi jembatan kreatif pengembangan pemahaman massa rakyat atas masalah agraria, menggali akar-akar penyebabnya, dan merumuskan solusinya melalui gerakan bersama. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan organisasi rakyat dapat di­galang bersama kalangan aktivis, pegiat, dan lembaga pendukung lainnya.
Menghubungkan aspirasi “kampung” dengan peran oto­ritatif keilmuan “kampus” juga diperlukan. Memper­tautkan ge­rakan kampung dan kampus niscaya dapat mengurai benang kusut dunia keagrariaan, pertanian, dan pedesaan kita secara mendasar dan ilmiah. Kaum cerdik cendikia ditantang untuk segera mengembangkan berbagai kajian, publikasi, jejaring, dan kerja sama guna mengembangkan konsep dan praktik reforma agraria yang memihak rakyat miskin.
Setelah simposium UI tuntas, itu perlu dilanjutkan de­ngan segenap langkah yang lebih nyata dan bermakna, guna menjawab pertanyaan: quo vadis peran keagrariaan per­guruan tinggi?

Penulis adalah Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria.
sinarharapan-cetak

Advertisements

to:woody [bingung] June 15, 2010

Posted by nttsurvivor in land.
add a comment

halo mas, ty dikit, kl di kantah sampy, ijin perubahan penggunaan tanah itu menggunakan dasar peraturan yang mana? khususnya untuk kegiatan pemecahan n pemisahan. contoh untuk tanah pertanian ke tanah non pertanian, kl dl kakan lama tanah di bwh 2 ha tidak bisa dipecah dg dsr uu 56 prp th. 1960 ps.9 n uu 41 th 2009, kl kakan yg baru sekarang cukup dengan bukti imb, tanah sdh bs dialih penggunaan n dipecah

Pemeliharaan data pendaftaran tanah June 5, 2010

Posted by nttsurvivor in land.
add a comment

Sangat dirasakan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sangat susah sekali, kegiatan seperti pemecahan/ pemisahan sangat terasa sulit dilaksanakan dalam era KKP ini. Dibutuhkan warkah yang lengkap, dalam kondisi utuh tidak berserakan dan mudah ditemukan. Contohlah blangko sertipikat sudah di print, banyak lupa/ sengaja dibiarkan data-data di warkah, baik surat ukur, buku tanah, terlebih lagi peta, perubahan nama karena jual beli, nama di peta masih nama pemegang HAT lama, nama baru belum dicantumkan, nama lama tidak direvisi. Perlu tertib tingkah laku, dalam mengubah perubahan pada sertipikat yang dipegang pemohon dengan warkah yang ada.

Redist May 21, 2010

Posted by nttsurvivor in land.
add a comment

Tanggapan terhadap Skripsi: Redistribusi Tanah terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Jolanda Marhel, 2002), sebagai orang awam ada beberapa hal yang perlu dipikirkan;
1. Masyarakat adat menjadi obyek redistribusi tanah adat (bagaimana); kenapa tidak dikukuhkan menjadi tanah adat;
2. hal.52, masyarakat adat Desa Latulahat memiliki kekuatan yuridis dalam memanfaatkan pentingnya tanah tersebut.
3. Register Dati = register tanah di buku desa
4. hal. 54, “Hal ini ditandai dengan adanya pelaksanaan Redistribusi Tanah oleh Kantah Kota Ambon yang tidak melibatkan masyarakat dan tidak sesuai dengan prosedur pelepasan hak ada yang berlaku”, kenapa masyarakat tidak dilibatkan, tidak sesuai prosedur yang mana
5. hal. 56, “b. Ada perbaikan dalam pelaksanaan program landreform terhadap tanah agar sesuai dengan penggunaaan dan pemanfaatannya, sehingga tidak merugikan masyarakat adat”, a. perbaikan yang bagaimana (secara kongkrit), banyak himbauan/ sosialisasi perilaku masyarakat atas respon terhadap uu ‘jika masyarakat tidak berkepentingan terhadap tanah itu, sulit mengharapkan masyarakat yg sadar hukum khususnya hukum pertanahan’

bukan domain BPN April 19, 2010

Posted by nttsurvivor in land.
add a comment

ketika diminta untuk menunjukkan tanah kehutanan, termasuk atau tidak, sebenarnya bukan wewenang BPN untuk menerbitkan tanah lokasi kehutanan, melainkan wewenang dari Kehutanan sendiri, di BPN tidak ada produk yang secara syah menerangkan bahwa itu merupakan tanah hutan (yang berhak/ berwenang adalah kehutanan)..yang terpenting adalah bisa baca surat disposisi (jangan terlambat lagi)