jump to navigation

moto July 17, 2010

Posted by nttsurvivor in Life.
add a comment

This slideshow requires JavaScript.

my this dreams come true

Advertisements

“Quo Vadis” Peran Keagrariaan Perguruan Tinggi? July 17, 2010

Posted by nttsurvivor in land.
add a comment

Sabtu, 19 Juni 2010 12:20
“Quo Vadis” Peran Keagrariaan Perguruan Tinggi?

OLEH: USEP SETIAWAN

Salah satu kekuatan penting yang cukup lama absen perannya dari percaturan keagrariaan ialah dunia perguruan tinggi. Seolah ingin bangkit dari tidurnya, Dewan Guru Besar Universitas Indo­nesia menggelar simposium na­sional bertema “Tanah untuk Ke­adilan dan Kesejahteraan Rak­yat” (12/5/10) yang meng­ang­kat urgensi pelaksanaan pem­baruan agraria di Indo­nesia.

Simposium yang dibuka pidato Rektor UI Gumilar Rusliwa Sumantri telah memberikan angin segar bagi meningkatnya perhatian kampus atas dunia keagrariaan kita. Selama 30-an tahun terakhir, perhatian kalangan kampus terbilang minim dan kering.
Forum ini dihadiri tak ku­rang dari 500 insan aka­demis dari sekitar 17 perguruan tinggi se-Indonesia. Seolah ingin ditegaskan, pentingnya dunia akademik turut mengurai persoalan dasar agraria, sekaligus merumuskan formula jalan keluar keruwetan agraria secara ilmiah, objektif, sistematis, ideal, namun realistis.

Pandangan Para Guru
Dalam ceramah umum di bagian awal simposium ini, Joyo Winoto, Kepala Badan Perta­nahan Nasional RI, me­nga­barkan bahwa pemerintah sedang melakukan persiapan dan mulai melaksanakan pembaruan agraria, dalam pengertian penataan sistem politik dan hukum pertanahan. Selain itu, juga pembaruan agraria dalam makna penataan pemilikan, pe­nguasaan dan pemanfaatan ta­nah serta penyediaan berbagai akses yang dibutuhkan rakyat (landreform plus access reform).
Winoto—yang dalam forum ini menyebut diri “Guru Kecil” di tengah para Guru Besar— mendorong tujuh agenda stra­tegis, yakni: (1) Mem­bang­kitkan pemikiran kritis keagrariaan, (2) Mengisi tuntutan keagrariaan, (3) Mem­per­luas dan memperkaya pemikiran mengenai keadilan dan kesejahteraan, (4) Menggugat paradigma dominan, (5) Reposisi intelektual dan akademisi da­lam perjuangan, pemikiran, penegakan keadilan, dan tuntutan publik akan kesejahteraan, (6) Membangun kesadaran baru keagrariaan di dunia kampus melalui pendidikan dan penelitian, dan (7) Me­lakukan gerakan intelektual dalam pembenahan sistem ke­adilan dan kesejahteraan.
Selanjutnya, dalam presentasi Prof Arie Sukanti Huta­galung (Guru Besar Hukum Agraria UI), ia mencatat bahwa secara akademik timbulnya dis­harmoni UU agraria seha­rusnya tak perlu terjadi jika UUPA dilaksanakan secara konsisten. Ini dilakukan dalam wujud pengaturan sektor-sektor agraria yang mengikutinya kemudian, dengan berpegang pada doktrin hukum “lex priori derogat legi apriori”.
Hutagalung lantas memberikan saran sekaligus usul untuk strategi jangka pendek berupa kajian akademik terhadap sinkronisasi pelaksa­naan tugas-tugas pemerintahan dalam sektor keagrariaan. Ia juga memberikan solusi ke­pada presiden agar lebih maksimal dalam menjalankan ama­nat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.
Berbicara tentang kesejahteraan sosial, Prof Suse­tiawan (Guru Besar Ant­ropologi UGM) menekankan perlunya membangkitkan kembali kekuatan komunitas. Mem­bangun institusi sosial yang dianggap mendukung kesejahteraan bagi komunitas jadi sangat penting artinya un­tuk pembangunan bangsa. Bukannya menghilangkan ins­titusi tradisional yang berbasis komunitas jadi berbasis individu.
Susetiawan menambahkan, diperlukan kajian mendalam mengenai institusi macam apa yang sekarang ini masih tersisa dan efektif untuk menjamin ketahanan sosial masyarakat, termasuk apa yang mereka pikirkan tentang sejahtera dan mengutamakan kembali cara komunitas untuk menjaga kehidupan bersama.
Sementara itu, Prof Maria SW Sumardjono (Guru Besar Hukum Agraria UGM) me­mandang pentingnya komitmen pemerintah dan lembaga legislatif untuk melakukan sinkronisasi antarberbagai peraturan perundang-undangan sektoral dengan berlandaskan pada prinsip “hukum sebagai suatu sistem.”
Selanjutnya, Sumardjono merekomendasikan perlunya kejelasan instansi yang berwenang untuk mengoordinasikan kebijakan di bidang sumber daya alam dan implementasinya. Secara khusus, dewasa ini masih ditunggu cetak biru politik hukum pertanahan nasional yang akan memberikan arah bagi pembangunan hukum pertanahan nasional ke depan untuk mengacu pada UUD 1945, UUPA, UU RPJM, dan lain-lain.
Terakhir, Prof Robert MZ Lawang (Guru Besar Sosiologi UI) menawarkan pikiran sosiologis untuk pembangunan yang butuh alternatif habitus baru. Lawang menyadari bahwa sosiologi pedesaan tidak antikebijakan pemerintah yang memperhatikan skala pembangunan ekonomi makro, tetapi tak setuju kalau kebijakan tersebut mengabaikan pembangunan ekonomi mikro di pedesaan. Cendikiawan perlu memihak negara dan rakyat tanpa memihak salah satunya.
Menurut Lawang, kita harus menyusun habitus baru yang tak mengganggu NKRI, tapi juga memberi peluang kepada orang desa untuk berkembang sesuai struktur sosialnya, agar jadi struktur alternatif. Dibutuhkan konsistensi dalam menatap masa depan bangsa.

Kampung dan Kampus
Penulis memandang pentingnya pertemuan dan kolaborasi kritis tiga aktor utama pembangkit reforma agraria, yakni akademisi, birokrasi, dan aktivis. Melalui kearifan, para akademisi kita dapat memahami situasi dan kondisi agraria di lapangan secara relatif lebih jernih, sehingga solusinya pun dapat ditemukan dengan relatif tepat dan akurat.
Dengan kewenangan yang ada di tangan para birokrat, kebijakan pelaksanaan reforma agraria dapat dirumuskan dan dijalankan secara masif dan legal. Segenap perangkat hu­kum, program, anggaran, dan infrastruktur lainnya dari pusat hingga daerah diarahkan untuk memastikan penataan struktur agraria dapat efektif dialirkan.
Sementara itu, aktivis atau pegiat agraria menjadi jembatan kreatif pengembangan pemahaman massa rakyat atas masalah agraria, menggali akar-akar penyebabnya, dan merumuskan solusinya melalui gerakan bersama. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan organisasi rakyat dapat di­galang bersama kalangan aktivis, pegiat, dan lembaga pendukung lainnya.
Menghubungkan aspirasi “kampung” dengan peran oto­ritatif keilmuan “kampus” juga diperlukan. Memper­tautkan ge­rakan kampung dan kampus niscaya dapat mengurai benang kusut dunia keagrariaan, pertanian, dan pedesaan kita secara mendasar dan ilmiah. Kaum cerdik cendikia ditantang untuk segera mengembangkan berbagai kajian, publikasi, jejaring, dan kerja sama guna mengembangkan konsep dan praktik reforma agraria yang memihak rakyat miskin.
Setelah simposium UI tuntas, itu perlu dilanjutkan de­ngan segenap langkah yang lebih nyata dan bermakna, guna menjawab pertanyaan: quo vadis peran keagrariaan per­guruan tinggi?

Penulis adalah Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria.
sinarharapan-cetak

konfigurasi larasita July 2, 2010

Posted by nttsurvivor in KKP.
add a comment

konfigurasi larasita untuk kabupaten kupang, untuk kartu halo/ telkomsel

apn: bpn02
user: tanpa user
pass: tanpa password

berkas menetap di pelaksana pp June 30, 2010

Posted by nttsurvivor in Uncategorized.
add a comment

untuk kegiatan Pemberian Hak berdasarkan SK (Nib sudah ada) berkas menetap di pelaksana pp, sudah coba buka berkas manual, cuma bisa buat SU nya saja, cek di pelaksana pp berkas tidak ada, coba call create_inboxberkas() hasil juga nihil, berkas belum bisa terkirim, mohon solusinya, thx

————

coba lihat dari inboxberkas ada tidak berkasnya di inboxberkas
dengan menjalankan script dibawah ini

select * from inboxberkas where berkasnomor=xxxx and berkasyear=xxxx

———-

100110

seharusnya kalau pelaksana PP profileidnya A30401

salah desa June 29, 2010

Posted by nttsurvivor in KKP.
add a comment

pak…bu……,ada masalah ne…..ada prosedur pengukuran dan pemetaan kadasteral-sporadik(peta bidang) (SPOPP-3.09.3).jadi ini masalah human eror.masalah ini bermula pada waktu diloket 2 salah input untuk desa.harusnya desa duri timur tapi malah dimasukan ke duri barat.dan trus berlanjut ampe penggambaran, dah dapet nib dan dah keluar peta bidang.hal ini baru ketahuan pada saat akan didaftarkan untuk permohonan SK panitia A.
mohon solusinya untuk merubah desa yang terlanjur salah itu.trima kasih….
========

–untuk nib
select * from persil where desaid=’????’ order by to_number(nib);
— desaidnya yang ini desaid dari desa yang salah, lalu ganti desaidnya dengan desaid yang benar dan pada desa yang benar nib nya naikkan 1 kounter mis konter terakhir=100 maka naikkan jadi 101, jadi kita masukkan nib nya menjadi 100.

–untuk su
select * from regsu where desaid=’???’ order by to_number(sunomor);
–hampir sama caranya dengan mengganti nib diatas

bila sdh selesai coba lihat konter nib dan su didesa yang salah bila belum ada pertambahan nilai diturunkan saja.

[error] call create_inboxberkas June 29, 2010

Posted by nttsurvivor in KKP.
add a comment

Pak/Ibu sewaktu menjalankan call create_inboxberkas() di benthic muncul pesan

ORA-06502 PSQL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small
ORA-06512: at “BPNTEKSTUAL.AFTER_UPDATE_BERKASFLOW”, line 4
ORA-04088: error during execution of trigger ‘BPNTEKSTUAL.AFTER_UPDATE_BERKASFLOW’
ORA-06512: at “BPNTEKSTUAL.CREATE_INBOXBERKAS”,line 4
============
coba jalnkan sql ini di benthic

create or replace
TRIGGER After_update_berkasflow
after update ON BERKASFLOW
FOR EACH ROW
declare
vprofile VARCHAR2 (18);
BEGIN
vprofile :=:new.profileid;
if vprofile=’A10110′ then
vprofile:=’100110′;
end if;
if vprofile=’A90090′ then
vprofile:=’900090′;
end if;
update INBOXBERKAS
set profileid=vprofile,useridto=:new.useridto
where berkasid=:new.berkasid;
END;

integrasi error June 23, 2010

Posted by nttsurvivor in KKP.
add a comment

Pak mo tanya ,,
Pada saat proses integrasi untuk bidang tanah hasil pemisahan gagal, dan persil baru tdk mndapatkan NIB,,pd kotak dialog: “ORA-02291 : integruty constraint (BPN TEKSTUAL FK_GARIS_TIPE GARIS) violated-parent key not found”
gmana solusina???
——–
Itu disebabkan gambarnya tidak benar ada garis dilayer teks atau sebaliknya ada teks dilayer garis.
Solusinya:
Update aplikasi KKPservice dan GeoKKP client download dari forum GeoKKP.

link
############

Pada saat akan integrasi,muncul warning/error spt ini…
ORA-02291 : integrity constraint (BPN TEKSTUAL.FK_REGISTER_PROFILE) violated-parent key not found
ORA-06512 : at “BPNTEKSTUAL.SPATIAL_INSERT_PERSIL”, line 17
ORA-04088 : error during execution of trigger ‘BPNTEKSTUAL.SPATIAL_INSERT_PERSIL’
ORA-06512 : at line 6
Mohon solusi secepatnya..
————-

kemungkinan karena tidak ada profile GIS-nya pak. Coba dicek dengan dengan sql berikut:

select * from profile where profileid = ‘GIS’;

Kalo ga ada record yang muncul, jalankan:

Insert into profile (PROFILEID,KETERANGAN,PASSWORD,STATUSUSER,TIPEUSER,OFFICEID,PARENTID,NODEORDER,F ​LAGSPOPP,WFMPROFILE,FLAGADMIN,KODEPARTISI) values (‘GIS’,’GIS User’,null,’Y’,’U’,’7A237446C5E1AEB7E040A8C010016FE9′,null,0,’N’,null,’Y’,select ​ kodepartisi from partisi);

atau bisa juga ditambahkan dari menu administrasi pegawai, nip: GIS nama GIS User, seksi / sub seksi :seksi survey pengukuran & pemetaan..
———-

Saya cek memang profile GISnya belum ada pak. Yg sql kemarin itu gagal karena itu sql generik yg beberapa nilainya harus diganti. Saya sudah masukkan profile GISnya dgn sql sbb:

Insert into profile (PROFILEID,KETERANGAN,PASSWORD,STATUSUSER,TIPEUSER,OFFICEID,PARENTID,NODEORDER,F ​LAGSPOPP,WFMPROFILE,FLAGADMIN,KODEPARTISI) values (‘GIS’,’GIS User’,null,’Y’,’U’,’2008915d129c4371859dbdbe674b03a5′,null,0,’N’,null,’Y’,’1708′ ​);

keterangan:
2008915d129c4371859dbdbe674b03a5 -> diambil dari nilai select officeid from office;
1708 -> diambil dari nilai select kodepartisi from partisi;

Coba lagi integrasi pak

liat

NOD32 June 17, 2010

Posted by nttsurvivor in KKP.
add a comment

Klik icon NOD32
1. Klik setup
2. klik enter entire advanced setup tree
3. klik update
4. klik edit
5. didalam box update server masukan alamat http://eav.bpn.go.id lalu klik add
6. masukan username: eav , password: eav-bpnri
7.lalu klik OK
8.kembali ke menu utama lalu klik update
9.klik update virus signature database

klo ada proses brarti anda sudah berhasil update anti virus

Mengecek NIB yang tidak valid June 17, 2010

Posted by nttsurvivor in KKP.
add a comment

Untuk mengetahui nib yang melebihi konter, dapat dilakukan dengan sql sebagai berikut

select ds.desaid, ds.desaco8, ds.desanama, ds.konternib, maks
from desa ds,
(select d.desaid, max(TO_NUMBER(REGEXP_Replace(p.nib, ‘\D’, ”))) maks
from persil p, desa d
where p.desaid = d.desaid group by d.desaid) q1
where ds.konternib d.konternib
order by p.nib, d.desanama;

Selanjutnya apa yang harus dilakukan jika nib melebihi konter? Tergantung pada datanya. Jika memenag nib – nib tersebut ada di dokumen fisik maka update konternibnya. Tetapi jika nib – nib tersebut salah, hapus persil dengan nib tersebut.
http://support.bpn.go.id/wiki/index.php?title=Mengecek_NIB_yang_tidak_valid

bt double June 17, 2010

Posted by nttsurvivor in KKP.
add a comment

UNTUK MENGECEK BT YG DOBEL SQLNYA SEPERTI INI :
select d.desaid,desanama,tipehakid,nomor, count(*) from desa d, reghat r
where d.desaid=r.desaid
having count(*) > 1
group by d.desaid,desanama,tipehakid,nomor;